Ternyata susah ya menetapkan tarif transportasi..
Hari ini saya belajar tentang bagaimana menetapkan pricing charges for services provided by government -particularly local government.
Kasus yang tadi dilempar oleh Prof Nick Devas adalah bagaimana menetapkan tarif public transport untuk low-middle income country. Dilemanya adalah perusahaan daerah yang menyediakan public transport itu mengalami defisit yang cukup berkepanjangan dimana banyak sekali mengeluarkan expenditure untuk operating cost tetapi mengalokasikan sedikit untuk replacement cost. Tarif yang berlaku sangat rendah dan menggunakan flat rate untuk setiap jarak tempuh dan bila dibandingkan dengan tarif yang dicharge perusahaan swasta kesenjangannya bisa dua kali lipat. 
Sempat tergelontar wacana bahwa kenapa ngga diprivatisasi saja perusa haan daerah tersebut supaya bisa memaksimalkan benefit dan ngga merongrong budget pemerintah daerah? Namun, ada konsiderans yang perlu ditekankan disini. Siapakah yang biasanya mendapatkan benefit terhadap public transport itu? Umumnya, bagi negara berkembang, those beneficiaries to public transport are mostly the poor. The rich -karena memiliki kapasitas untuk membeli mobil- akan mikir2 untuk naik publik transport. Inilah yang menjadi dilema. Jika tarif dinaikkan, maka akan berdampak pada kemampuan bagi kamu the poor yang menggunakan jasa publik transport tersebut.
Lalu apa konklusinya?
Sebenernya ngga ada model yang clear-cut untuk bisa meng-address permasahalan tersebut. Tapi saya berpendapat bahwa perusahaan daerah tersebut harus memberlakukan klasifikasi atas pembedaan tarif. Kenapa perlu? Pemberlakuan tarif yang berbeda ini dapat dilakukan dengan pertimbangan:
1. equity .. ini tentunya sejalan dengan prinsip bahwa yang menikmati pelayanan yang lebih harus membayar lebih
2. capacity constraint yang diakibatkan oleh marginal cost .. dalam artian apabila kapasitas bus selalu dalam keadaan penuh dan penumpang dicharge dengan tarif yang sama, tentunya akan merugikan orang lain yang juga ingin naik bus tersebut tapi kapasitas bus ngga bisa menampung semua penumpang
3. kompetisi dengan perusahaan swasta. Kalo perusahaan swasta bisa men-charge lebih atas pelayanan yang diberikan, mengapa perusahaan daerah tidak bisa menaikkan tarif (tentunya dengan tarif yang berbeda)
Namun, sistem ini tentunya akan ada kelemahan. Misalnya, akan ada tambahan cost untuk sistem pentarifan tersebut, yang berimplikasi -misalnya dengan penambahan staf untuk checking mechanim. It means, biaya yang akan dicharge untuk penerapan sistem ini tentunya akan bertambah lagi, dan itu harus dimasukkan ke dalam salah satu perhitungan dalam marginal cost pricing tadi. Mungkin cost ini akan dirasa berat untuk tahun-tahun pertama, tapi untuk tahun berikutnya (karena sudah ada sistem) bisa lebih direduce dan dengan asumsi yang sama dengan kondisi saat ini, tentunya akan meningkatkan revenue.
Tapi permasahalannya ngga berhenti sampai disitu. Jika kita konsern about the poor, apakah rekomendasi tadi tidak counter argument dengan upaya memberikan akses transportasi untuk the poor?
Well, argumen yang tadi saya berikan adalah bisa aja diberikan subsidi bagi komunal tertentu yang memang bisa dikategorikan sebagai wilayah yang poor. Dengan demikian untuk penduduk di area itu akan mendapatkan subsidi dan membayar lebih murah untuk akses terhadap transportasi tersebut. #
Tapi ternyata itu saja tidak cukup, karena ada lagi problem, apakah bisa di-ensure bahwa benefit itu memang bisa sampai kepada poor?
Weleh.. weleh… saya jadi binun… waktu presentasi di depan, saya jadi bengong karena ternyata ngga semudah yang saya pikirkan dalam mengurus pelayanan publik ini. Biasanya saya cuman bisa memaki pemerintah daerah kalo menaikkan tarif seenak udelnya. Tapi begitu saya dihadapkan pada posisi mereka, saya juga geleng-geleng kepala.
Akhirnya saya kembali kepada mindset pemerintahan bahwa dalam setiap policy yang ditetapkan, pasti akan ada trade-off antara satu kepentingan dan kepentingan yang lainnya. Sejauh mana pe
merintah sensitif terhadap kepentingan yang lebih luas (dalam hal ini public benefit) tentunya akan membuat pemerintahan itu menjadi populer dimata publik.
Ternyata.. susah juga menetapkan tarif untuk service provision..
